Kuota Fantastis BBM Nelayan Disoal, Kabid Perikanan Lamsel Emosional Saat Dikonfirmasi: Ada Apa?”
LAMPUNG SELATAN —Wartagloballampumg.id
Aroma dugaan penyimpangan penyaluran BBM Solar subsidi untuk nelayan mencuat ke permukaan. Seorang oknum ASN yang menjabat sebagai Kabid Pemberdayaan Nelayan pada Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Selatan, berinisial JN, disinyalir kuat terlibat dalam manipulasi data penerima BBM subsidi.
Dugaan tersebut terungkap usai Ketua Ormas Corong Rakyat Indonesia (Corakindo), Karya Nelson, melakukan investigasi terhadap salah satu penerima BBM subsidi berinisial RE, di Dusun Keramat, Desa Bakau Heni, pada Senin, 2 Februari 2026.
Dalam investigasi itu, Nelson mengaku memergoki RE tengah berbincang dengan JN bersama seorang rekannya di sebuah warung. Namun situasi berubah mencurigakan. Saat Nelson hendak mengonfirmasi langsung kepada RE terkait BBM subsidi yang diterimanya, RE justru kabur melalui pintu belakang, menghindari konfirmasi.
“Kalau memang tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus menghindar?” tegas Nelson.
Kuota Fantastis, Kapal Diragukan
Berdasarkan data yang dihimpun Corakindo, RE tercatat sebagai penerima Surat Rekomendasi BBM Solar Subsidi dari Dinas Perikanan Lampung Selatan, yang diduga diurus langsung oleh JN. Dalam rekomendasi tersebut, RE mendapatkan kuota BBM Solar subsidi sebesar 4.160 liter per bulan, untuk satu unit kapal tangkap berkapasitas 160 HP.
Kapal tersebut bernama KM Bahtera Albarokah, yang diklaim sebagai milik RE. Namun, dari hasil penelusuran di lapangan, keberadaan dan operasional kapal tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar.
Ironisnya, BBM subsidi itu disebut diambil di SPBU wilayah Jati Agung dengan menggunakan jeriken, sebuah praktik yang kembali memantik kecurigaan soal potensi penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.
Saat dikonfirmasi di kantor Dinas Perikanan pada Selasa, 3 Februari 2026, JN tidak membantah bahwa dirinya memang menemui RE sehari sebelumnya. Ia berdalih pertemuan itu dilakukan dalam kapasitas kedinasan.
Namun, ketika ditanya apa urgensi urusan dinas tersebut, JN justru menunjukkan sikap arogan.
“Apa urusannya dengan kalian?” ujar JN dengan nada tinggi, sembari menuding media dan LSM seolah membatasi tugasnya.
Ketika media mempertanyakan surat tugas atau perintah atasan, sebagaimana lazimnya kunjungan dinas, JN kembali menjawab singkat dan keras, “Tidak perlu!” dengan nada emosi dan mata melotot.
Bahkan, situasi memanas saat JN melontarkan kalimat bernada intimidatif kepada Ketua Corakindo: “Apa liat-liat saya?” bentaknya.
Soal Rekom BBM: Sistem atau Alibi?
Terkait penerbitan rekomendasi BBM subsidi untuk kapal RE, JN berdalih bahwa semua sudah sesuai prosedur.
“Yang menentukan jatah BBM itu sistem. Kami hanya input data yang diterima, dan itu diketahui kepala desa,” ujarnya.
Namun, saat ditanya lebih jauh apakah kapal KM Bahtera Albarokah pernah dicek secara fisik, jawaban JN terkesan tidak konsisten dan berputar-putar. Di akhir, ia mengaku pernah melihat kapal tersebut, namun dengan nada ragu.
Silakan Beritakan, ujar JN secara terbuka dan menantang.
Sikap emosional, defensif, dan terkesan anti-kritik yang ditunjukkan oknum Kabid tersebut sangat disayangkan. Alih-alih membuka data dan menjernihkan persoalan, yang terjadi justru konfrontasi dan arogansi terhadap media dan LSM.
Perilaku ini memperkuat kesan bahwa sebagian ASN masih alergi terhadap pengawasan publik, padahal transparansi adalah kewajiban, bukan pilihan.
Dinas terkait agar segera melakukan audit internal,
Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan menyelidiki dugaan manipulasi data BBM subsidi,
Kepala Dinas Perikanan agar segera mengevaluasi kinerja dan etika bawahannya,
Bupati Lampung Selatan diminta tidak tutup mata dan peka terhadap persoalan yang menyangkut hajat hidup nelayan kecil.
BBM subsidi adalah hak nelayan, bukan bancakan oknum. Jika dugaan ini benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, melainkan pengkhianatan terhadap rakyat kecil.
Publik kini menunggu: dibersihkan atau dibiarkan?
Tim Media
